Kondisi riil APBD tahun 2010 Kabupaten Boyolali hanya mampu melayani dirinya sendiri atau pemerintahan “swalayan”. Yakni sebuah pemerintahan yang anggaranya hanya mampu membiayai para penyelenggaranya saja (baik eksekutif atau legislatif) dan abai terhadap fungsi – funngsi Negara, khususnya fungsi mensejahterakan rakyat dan menciptakan keadilian.

Demikian disampaikan Thontowi Jauhari dalam Seminar dengan tajuk “Wajah APBD 2010 Kabupaten Boyolali; Kenapa Belanja untuk Rakyat selalu Kecil” terselenggara atas kerja sama LKTS – PATTIRO dan LAKPESDAM NU pada 16 Februari 2010 di Boyolali.

Menurutnya, pada struktur APBD terdapat ketimpangan akut antara Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja LAngsung (BL), yaitu BTL Rp 817 Milyar (83,86 %) dan BL sebesar Rp 147 milyar (16,14 %). Hal ini berarti kapasitas fiscal pemerintahan Kabupaten Boyolali selalu menurun, prosentase Belanja Langsung tahun 2008 sebesar 37.93 % tahun 2009 menjadi 27.45 % dan turun lagi tahun 2010 menjadi 16.14 %. Padahal idealnya prosentase Belanja Langsung minimal 50 % dari struktur APBD, dan minimal 70 % dari BL adalah untuk belanja modal.